Oleh : Elias Wanimbo )*
Penetapan 1 Juli oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) sebagai hari ulang tahun mereka merupakan sebuah simbol provokasi yang merongrong keutuhan nasional dan merusak masa depan masyarakat Papua. Hal ini juga bertentangan dengan upaya konsisten pemerintah membangun masa depan Papua yang damai dan sejahtera. Dalam konteks ini, penolakan terhadap glorifikasi tanggal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang dan cita-cita perdamaian.
Sikap tegas ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adat Papua, Yanto Eluay, yang menggarisbawahi bahwa 1 Juli bukanlah bagian dari nilai-nilai luhur yang dijunjung masyarakat Papua. Menurutnya, penetapan tersebut tidak mencerminkan jati diri orang asli Papua yang mengedepankan kedamaian dan persaudaraan. Dengan penuh keprihatinan, Yanto Eluay mengingatkan bahwa peringatan 1 Juli kerap dimanfaatkan oleh kelompok separatis bersenjata untuk memicu ketegangan dan merusak rasa aman di tengah masyarakat.
Penolakan terhadap 1 Juli sebagai hari bersejarah versi OPM adalah langkah tegas membedakan aspirasi damai dari provokasi bersenjata yang membahayakan rakyat. Dalam realitas Papua hari ini, masyarakat tidak lagi menginginkan hidup dalam pusaran kekacauan bersenjata. Masyarakat ingin maju, sejahtera, dan setara. Narasi tentang Papua yang terus dibingkai dalam konflik dan perlawanan bersenjata sejatinya hanya menjadi komoditas politik kelompok kecil yang tidak merepresentasikan keinginan luas masyarakat.
Yanto Eluay menyampaikan harapan besar agar tanah Papua dapat dibangun dengan pendekatan damai, berlandaskan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam pandangannya, senjata bukanlah jalan keluar dari ketimpangan. Pemerintah terus menunjukkan bahwa solusi ketimpangan bukan dengan kekerasan, melainkan lewat pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Justru kekerasan dan separatisme memperdalam ketertinggalan dan menambah penderitaan masyarakat yang seharusnya bisa hidup aman dan produktif. Penolakan terhadap 1 Juli bukanlah sekadar penolakan terhadap sebuah tanggal, tetapi penolakan terhadap cara berpikir yang membenarkan konflik demi tujuan politik yang tidak realistis.
