Oleh Rayyan Al Fattah )*
Indonesia kembali menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi global, khususnya di lingkup dunia Islam, dengan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Kesiapan dan kesediaan Indonesia menggelar forum internasional ini bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan cerminan nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat peran parlemen sebagai fondasi demokrasi dan penopang stabilitas global, terutama di kawasan negara-negara Muslim.
Dengan mengangkat tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience,” konferensi ini mencerminkan kesadaran kolektif negara-negara anggota OKI akan urgensi tata kelola pemerintahan yang bersih serta penguatan lembaga yang tangguh. Dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, serta ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan publik terus meningkat, pentingnya institusi yang efektif dan inklusif menjadi sorotan utama. Indonesia, dengan pengalamannya dalam perjalanan reformasi demokrasi dan pembangunan kelembagaan, memiliki legitimasi kuat untuk memimpin diskursus tersebut.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa seluruh persiapan konferensi telah difinalisasi secara menyeluruh, baik dari sisi agenda substansi, logistik, hingga sistem keamanan. Berbagai fasilitas untuk delegasi internasional telah dipastikan memenuhi standar tinggi, termasuk kesiapan ruang sidang dan bilik pertemuan bilateral. Koordinasi dengan unsur TNI dan Polri juga telah dilakukan demi menjamin keamanan optimal, mengingat banyaknya tokoh penting yang akan hadir.
Lebih dari itu, Indonesia akan mengundang pemimpin berpengaruh seperti Perdana Menteri Singapura dan Malaysia untuk berbagi pengalaman mengenai praktik tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan adaptif. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan inspirasi kolektif bagi negara-negara Muslim dalam membangun institusi yang inklusif dan berdaya tahan.
