Jakarta – Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menekankan pentingnya antisipasi terhadap hoaks dan isu SARA menjelang Pilkada 2024. Koordinator Nasional sekaligus Peneliti JPPR, Nurlia Dian Paramita mengungkapkan pentingnya demokrasi yang bersih.
“Gejala-gejala yang muncul pada Pilkada 2024 tentunya harus diantisipasi. Misalnya dengan menunggu Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu untuk spesifikasinya yang ada potensi isu SARA,” ujar Nurlia.
Nurlia menekankan pentingnya koordinasi antar stakeholder dalam mencegah penyebaran isu SARA. Ia menambahkan, “Koordinasi antara pemerintah, ormas, penyelenggara Pemilu, dan kelompok masyarakat harus bersatu untuk mendukung Pemilu damai.”
JPPR juga mendorong partai politik untuk segera memberikan rekomendasi terkait calon-calon yang diusung. Nurlia optimis bahwa Pilkada 2024 akan berjalan damai, mengingat pengalaman masyarakat Indonesia dalam proses pemilihan sebelumnya.
“Tahap-tahap Pilkada 2024 akan berjalan dengan damai karena masyarakat Indonesia sudah sangat terlatih dalam mengikuti proses pemilihan,” tambahnya.
Meski demikian, Nurlia mengingatkan adanya potensi konflik berdasarkan informasi dari Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.
“Potensi polarisasi bisa muncul di sejumlah daerah. Hal ini yang harus kita waspadai,” tegasnya.
Nurlia mengimbau masyarakat, termasuk pemuka agama, untuk lebih cermat dan memahami proses pemilihan. Hal ini penting untuk mengantisipasi informasi hoaks, politik uang, dan isu SARA yang mungkin muncul selama masa kampanye dan pemilihan.
“Masyarakat diharapkan lebih cerdas dan cermat dalam menggunakan media sosial dan menyaring informasi,” tutup Nurlia, menekankan peran kritis masyarakat dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang damai dan berkualitas.