Oleh: Fisella Wandama )*
Provinsi Papua tercinta saat ini menghadapi beragam masalah, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga masalah kesehatan yang kompleks. Maka, untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk meningkatkan aksesbilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Karena membangun Papua bukan hanya dari fisik saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga harapan percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua bisa segera terwujud.
Keterlibatan seluruh stakeholder merupakan hal yang mutlak, sehingga seluruh elemen masyarakat suatu wilayah bisa maju secara bersamaan dengan daerah-daerah lain. Pemberdayaan dan pertemuan dengan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan juga menjadi kunci utama dalam upaya memastikan Papua dapat tumbuh menjadi wilayah yang sehat, berdaya, dan mandiri bagi seluruh penduduknya.
Penjabat (Pj) Walikota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan harapannya agar DPD RI dapat memberikan prioritas dalam pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus, meskipun telah ada badan khusus yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pihaknya menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan dana tersebut benar-benar mencapai tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi dengan menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, sesuai dengan sumpah jabatan yang diemban oleh anggotanya. Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus, serta perlunya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua dalam proses pembangunan di daerah.