Oleh : Selvie Natanti )*
Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Papua. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, misalnya, telah menginisiasi berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku ekonomi kreatif di Papua. Pelatihan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan keterampilan teknis, manajemen usaha, hingga pemasaran produk. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif. Penyediaan ruang kreatif, pusat pelatihan, dan akses internet yang lebih baik adalah beberapa langkah konkret yang telah diambil.
Selain pemerintah, peran swasta dan industri juga sangat penting. Banyak perusahaan besar yang beroperasi di Papua, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan, dapat memberikan kontribusi positif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Perusahaan dapat menyediakan dana, teknologi, dan keahlian untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi ini dapat menciptakan simbiosis mutualisme, di mana perusahaan mendapatkan citra positif dan masyarakat lokal mendapatkan dukungan untuk mengembangkan usahanya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Papua Barat memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tapi butuh dukungan dari sektor swasta supaya bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Menurutnya, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran penting merumuskan regulasi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan kondusif bagi seluruh pelaku usaha di Papua Barat. Ekosistem bisnis inklusif tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat yang relevan dengan upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan.