Oleh : Adit Wijaya )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin dekat dan semua pihak termasuk lembaga penyiaran diharapkan dapat menjaga netralitasnya. Dengan adanya netralitas dan profesionalitas lembaga penyiaran, masyarakat diharapkan dapat mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai calon pemimpin yang akan dipilihnya.
Netralitas dan profesionalitas dalam memberikan informasi politik jelang Pilkada merupakan hal yang penting. Tidak saja kepada lembaga penyiaran, melainkan juga seruan kepada seluruh elemen masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi informasi, terutama di masa-masa krusial seperti Pilkada. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan tegas mengingatkan peran penting KPI dalam menjaga integritas informasi di negeri ini.
Dalam sebuah acara besar memperingati Hari Penyiaran Nasional yang ke-91 dan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2024 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Ma’ruf Amin menekankan bahwa KPI dan KPID harus mampu menyajikan informasi yang sehat, netral, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, ia berharap KPI dapat memberikan edukasi yang tepat dan netral terkait pelaksanaan dan perkembangan hasil Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran KPI dalam mengawal dan melaksanakan pengawasan penyiaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Ia menegaskan bahwa segala masukan masyarakat atas program penyiaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya harus ditindaklanjuti dengan serius.
Hal ini mencerminkan keprihatinan terhadap keberadaan program yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa, serta upaya untuk menjaga moralitas dan integritas penyiaran di Indonesia.