Selanjutnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan dapat mengurangi potensi konflik dengan membangun konsensus dan mendukung keputusan yang dilakukan bersama. Hal ini meminimalkan kemungkinan adanya protes atau resistensi dari masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat adat, pembangunan menjadi lebih sah secara sosial dan budaya. Ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi mereka.
Selain itu, masyarakat adat sering kali memiliki pemahaman yang dalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan implementasi memungkinkan program-program pembangunan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan mereka.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan akan meningkatkan peran aktif masyarakat adat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup. Pihaknya yakin strategi ini akan memberi dampak yang positif bagi lingkungan serta masyarakat adat itu sendiri. Terobosan dan inovasi ini bertujuan, untuk mendorong percepatan pembangunan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Papua, dengan melihat pada komoditi unggulan di masing-masing wilayah.
Selain itu, Safanpo juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dana Otsus Papua yang dialokasikan ke kabupaten/kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.