Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Wujudkan Pilkada Aman dan Damai

Oleh : Mika Putri Larasati )*

Kerukunan umat beragama di Indonesia mampu mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi jauh lebih aman dan damai karena masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang bisa saling bersama-sama dan bergandengan tangan satu sama lain.

Mewujudkan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 dengan aman dan damai, memang merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban dari seluruh pihak tanpa terkecuali, terlebih dengan bagaimana kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang sangat multikultur. Dengan adanya perbedaan tersebut, sejatinya justru mampu menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Namun, mengandaikan adanya kekompakan dan kerukunan antar umat beragama yang saling berbeda sehingga menjadikan bangsa ini senantiasa aman dan damai, termasuk tatkala melangsungkan pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Setidaknya, dalam 3 tahun terakhir ini, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin bahwa pada tahun 2021 lalu, Indeks KUB berada pada angka 72,39, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga menjadi 73,09 dan pada 2023 terus melonjak hingga 76,02.

Terdapat tiga dimensi yang menjadi tolok ukur akan kerukunan umat beragama di Tanah Air, yakni yang pertama adalah toleransi, kemudian kesetaraan serta kerja sama. Upaya untuk terus merawat atau menjaga kerukunan tersebut jelas menjadi hal yang sangat penting. Beberapa cara konkret yang mampu menjadikan kerukunan umat beragama menjadi semakin terjalin yakni dengan saling menguatkan kohesi dan toleransi umat, bukan justru mengedepankan tindakan yang hanya akan mengarah kepada segregasi atau upaya saling memisahkan.

Adanya gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2024 sekarang ini merupakan sebuah momen yang signifikan untuk menguji keseimbangan relasi antara agama dan juga negara. Momentum tersebut pada akhirnya jelas sangat menuntut adanya pendekatan secara moderat untuk terus menjaga keberagaman dan menciptakan ruang inklusif dalam dinamika politik yang semakin memanas.

Pos terkait