Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan bisa dirinya akan terus berfokus untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja sepanjang tahun 2024 ini. Sebagai informasi bahwa UMP dengan Tapera sendiri merupakan dua hal yang berbeda lantaran UMP telah memiliki mekanisme yang jelas.
Adanya UU Tapera sendiri berawal dari pemerintah yang sangat memahami bagaimana kekhawatiran dan juga kegelisahan dari masyarakat. Sehingga adanya seperangkat aturan tersebut merupakan bentuk kehadiran nyata dari negara untuk memastikan seluruh hak warga negara demi mendapatkan kehidupan yang layak, baik itu dari segi pangan, sandang ataupun papan.
Sebelumnya, Tabungan Perumahan Rakyat memang sudah ada dan kini menjadi kelanjutan dari Bapertarum yang hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kala itu. Kemudian kini terus mengalami perluasan untuk juga membantu pekerja swasta dan mandiri demi mendapatkan hunian.
Hal tersebut lantaran untuk mengatasi adanya permasalahan mengenai backlog perumahan yang bahkan kini jumlahnya masih sangat besar, yakni 9,9 juta. Banyak pihak kemudian memperkirakan bahwa problem itu akan semakin membesar karena rata-rata harga properti per tahunnya mengalami kenaikan antara 10 hingga 15 persen.
Meski harga rumah dan tanah terus naik, namun gaji para pekerja tidak ikut linier dengan kenaikan harga properti. Sehingga menjadikan rumah semakin tidak terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan mendasar rakyatnya.
Segala kebermanfaatan dari UU Tapera memang tidak perlu diragukan lagi, semuanya demi masa depan rakyat sendiri. Oleh karena itu, kini masyarakat hanya harus meningkatkan kewaspadaan untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi atas adanya ajakan atau tindakan apapun yang justru berakhir pada aksi unjuk rasa atau demonstrasi, yang sangat rawan untuk ditunggangi oleh pihak tidak bertanggung jawab hanya demi melancarkan kepentingan mereka dan golongannya sendiri saja.
