Waspada, Demo UU Tapera Berpotensi Ditunggangi Kelompok Kepentingan

Memang sudah menjadi hal biasa apabila suatu kebijakan yang baru menjadikan seluruh masyarakat untuk ikut berhitung pula. Terlebih, memang sebelumnya juga pernah terjadi di Indonesia ketika pemerintah memutuskan peserta BPJS Kesehatan non Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mendaftar, sedangkan untuk iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.

Kendati dulu kebijakan itu sempat mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak, namun nyatanya saat ini, terbukti secara nyata bahwa masyarakat sendiri telah bisa merasakan bagaimana manfaat atas asuransi sosial tersebut.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sangat memuji bagaimana manfaat besar dari Tabungan Perumahan Rakyat untuk para pesertanya. Adanya Tapera tersebut sangat bermanfaat untuk membantu pembiayaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) dengan cara meringankan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Langkahnya yakni, pihak penerima manfaat akan mendapatkan insentif bunga, sehingga cicilan KPR yang mereka lakukan menjadi jauh lebih murah. Bahkan, bagi peserta Tepera yang telah memenuhi syarat penerima manfaat dan dirinya berniat untuk membeli rumah, seakan mendapatkan ‘karpet merah’.

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat merupakan semangat yang tinggi dari pemerintah untuk mampu menyediakan rumah bagi MBR. Di sisi lain, pekerja yang ternyata sudah memiliki rumah, dirinya tetap mendapatkan manfaat berupa pemupukan dana tabungan di akhir masa kepesertaannya.

Sampai saat ini, BP Tapera tengah mengembangkan pengembalian uang pokok beserta dengan pemupukan dari hasil investasi. Tidak tanggung-tanggung, bahkan seandainya seluruh masyarakat sudah mengetahui akan manfaat luar biasa dari UU Tapera, maka bukan tidak mungkin mereka akan mendaftarkan anak mereka sejak kecil agar menjadi peserta dalam Tabungan Perumahan Rakyat.

Pos terkait