Ganggu Ketertiban Masyarakat, Demo Buruh Soal Tapera Perlu Ditolak

Apabila asumsi dengan harga tersebut, maka seseorang harus membayarkan angsuran sebesar Rp 3,1 juta per bulannya, namun jika dia menjadi peserta Program Tapera, maka orang tersebut cukup membayarkan Rp 2,1 juta per bulan saja dengan harga rumah yang sama. Jumlah tersebut bahkan sudah termasuk ke dalam jumlah iuran dalam Tabungan Perumahan Rakyat. Lebih lanjut, terdapat lagi anggapan yang seolah-olah menilai bahwa Program Tapera akan tumpang tindih dengan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) milik BPJS Ketenagakerjaan, utamanya dari segi kepesertaan.

Menanggapi adanya isu tersebut, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha mengungkap bahwa dirinya sangat percaya bahwa apapun kebijakan yang pemerintah lakukan, pasti mendatangkan banyak sekali manfaat atau dampak secara positif bagi masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

Seluruh kebijakan yang pemerintah keluarkan tentu telah mengalami banyak sekali penelaahan secara sangat matang dengan mendatangkan berbagai macam perspektif, yang mana tujuan utamanya yakni hanya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat ini juga telah merealisasikan adanya asas gotong royong yang memang sejak dulu menjadi ciri khas bangsa Indonesia, lantaran di dalamnya terdapat kerja sama antara pemerintah, masyarakat yang belum punya rumah serta mereka yang sudah memiliki rumah.

Maka dari itu, sebenarnya Program Tapera mendatangkan banyak sekali kebermanfaatan bagi masyarakat, utamanya mereka yang belum memiliki rumah. Sehingga tidak relevan jika terdapat pihak yang justru melakukan demonstrasi atas kebijakan tersebut. Terlebih adanya demo buruh 6 Juni 2024 juga sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta berpotensi memunculkan kerusuhan.

)* Pusat Kajian Pembangunan Sosial Madani

Pos terkait