Oleh : Dhita Karuniawati )*
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres terpilih pada Pilpres 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menolak permohonan secara keseluruhan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa Pilpres 2024. Seluruh masyarakat Indonesia pun diimbau untuk membuka lembaran baru demokrasi Indonesia dengan mengutamakan rekonsiliasi pasca putusan Pemilu 2024.
Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Paslon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Paslon nomor urut 3. Pelantikan Paslon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Adapun pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI dilaksanakan pada 1 Oktober 2024.
Senior Portfolio Manager, Equity, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Samuel Kesuma mengatakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang sudah diterima oleh kedua Paslon penggugat, diharapkan secara simbolis menjadi penutup proses Pemilu. Hal itu juga menjadi pembuka lembaran baru rekonsiliasi nasional dan dimulainya proses transisi pemerintahan.
Apabila menyimak pesan yang disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terkait ekonomi, dapat dikatakan tema pemerintahan baru nanti adalah kesinambungan kebijakan. Presiden Terpilih menjanjikan transisi pemerintahan mulus dengan kesinambungan kebijakan yang dijaga, kebijakan fiskal lebih ekspansif melalui perluasan basis pajak, dan bukan kenaikan tarif pajak, serta upaya akselerasi dan kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik.
