Menghormati hasil keputusan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas, kredibilitas, dan integritas demokrasi sebuah negara. Ini bukan hanya tentang menghormati lembaga itu sendiri, tetapi juga tentang menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan kehendak rakyat.
Sejumlah ormas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan respons dengan mengajak agar menjaga situasi tetap kondusif terkait sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang akan di helat pada 22 April 2024.
Ketua Dewan Syuro Brigade Bintang 9 sekaligus Pengasuh Ponpes Ibnu Hadi Polodadi, Ngentak, Kapanewon Prambanan, Sleman KH Imam Syajaroh mengatakan pelaksanaan aksi demonstrasi diperbolehkan oleh UU dalam merespons berbagai peristiwa politik. Akan tetapi harus mengedepankan cara yang santun, tidak merusak fasilitas umum karena berpotensi merugikan masyarakat dan negara, serta jangan sampai mengganggu ketentraman masyarakat.
Penting untuk seluruh warga masyarakat tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Masyarakat perlu menolak segala bentuk ajakkan dan bentuk anarkisme dan kerusuhan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tidak memberi ruang dan menolak segala bentuk intoleransi kekerasan, radikalisme, anarkisme, rasisme dan separatisme serta mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan, kerusuhan dan anarkisme masyarakat yang berusaha untuk mengacaukan situasi dan kondisi hasil putusan sidang sengketa Pemilu 2024 oleh MK.
Hal itu turut diamini oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Ini penting untuk menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Kita memiliki mekanisme yang telah disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, termasuk melalui pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini adalah langkah yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum bangsa Indonesia.
Jalur resmi ini memungkinkan pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024 untuk menyampaikan keluh kesah mereka dengan cara yang tertib dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menyelenggarakan aksi demonstrasi yang berpotensi mengarah pada anarkisme hanya akan mengaburkan pesan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya kita memanfaatkan jalur resmi yang telah disediakan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu.