Kalabahi, wartaalor.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Konferensi Pers, Selasa, 4 April 2023. Konferensi pers ini dipandu Ketua DPC Partai Demokrat Lukas Reyner Atabui dengan agenda membahas terkait sejumlah kader yang siap maju Caleg DPR RI maupun DPRD NTT pada Pemilu tahun 2024 mendatang.
Mengawali konferensi pers itu, Atabui menyampaikan bahwa partai berlambang mercy ini siap mendorong Abdullah Apa, salah satu putra Alor maju sebagai calon anggota DPR RI. Denny Lalitan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Alor dan Astria Blandina Gaidaka, pengurus partai provinsi maju sebagai calon anggota DPRD NTT.
Atabui mengatakan, mimpi besar di Partai Demokrat tentunya berbagai tingkatan baik eksekutif maupun legislatif, kami di rumah biru ini harus mampu memberikan sungbangsi yang besar, diawali dengan menyiapkan kader-kader potensial.
Minimal di Kabupaten Alor, menurut Atabui, Demokrat target 5 kader yang akan ada di DPRD Kabupaten Alor, di Propinsi NTT juga ada paling sedikit 2 kader yang nantinya akan mewakili Alor ada di DPRD Propinsi NTT dari demokrat. Selanjutnya di DPR RI juga kami punya harapan yang besar, harus ada orang Alor yang duduk di DPR RI. Dan kami berharap ada kader Demokrat yakni Abdullah Apa.
Sementara dalam kesempatan itu, Abdullah Apa menyatakan komitmennya untuk maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu tahun 2024 mendatang.
Sekretaris Badiklat DPP Partai Demokrat ini maju DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT 1 yang meliputi Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor. Karena itu dirinya memohon doa dan dukungan masyarakat Alor dalam mengikuti kontestan politik tersebut.
Abdullah Apa menghimbau masyarakat Alor bersatu beri dukungan terhadap dirinya sebagai Putra Alor dalam hajatan politik lima tahunan tersebut tanpa melihat latarbelakang. Ia tidak ingin setiap lima tahun kita masyarakat Alor hanya terus menjadi kurir politik bagi orang lain.
“Sebagai salah satu Putra Alor yang maju DPR RI saya mohon dukungan basodara semua. Saya menghimbau jangan kita melihat latarbelakang, warna kulit, suku dan agama. Tetapi saya mau kita jangan lagi menjadi kurir politik bagi basodara lain. Jangan lagi kita jadi tukang antar baliho dan striker bagi basodara lain, padahal kita punya orang sendiri juga maju,” imbuh Abdullah Apa.
Pengurus Harian DPP Partai Demokrat ini mengatakan, kalau kita tidak punya anggota DPR RI itu pasti kita sulit dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di pusat. Karena itu Ia berpesan, cukup dan berhenti sudah, orang Alor jadi kurir politik buat kita punya basodara yang lain.
Menurut Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat ini bahwa kalau Daftar Pemilih Tetap (DPT) Alor yang saat ini 141 jiwa, maka kita hanya butuh 40 – 50 ribu pemilih. Abdullah Apa punya perhitungan dimana beberapa kader bisa tembus DPR RI hanya dengan mengantongi suara kisaran 39 ribu pemilih.
“Kita orang Alor ini bukan belum pernah ada yang maju. Sudah banyak tokoh dan senior-senior yang maju anggota DPR RI. Tetapi ada kelemahan-kelemahannya, antara lain, kita orang Alor tidak punya basis sosial di luar Kabupaten Alor. Suara hanya gemuk di Alor tetapi di Lembata dan Flores Timur kita tidak bisa masuk. Selanjutnya, infrastruktur partai politik juga kita tidak bisa pegang. Kita orang Alor yang maju tetapi di DPC atau pengurus kabupaten saja tidak bekerja untuk kita,” ungkapnya.
Abdullah Apa menegaskan, dirinya lahir di Marica Pantar Barat Laut, besar di Lembata. Kedua orang tua juga ada di Lembata sehingga otomatis memiliki basis sosial yang terukur.
“Saya lahir di Marica, besar di Lembata, SD SMP SMA semua disana. Orang tua saya ada disana. Bahasa Lembata, Kedang saya tahu. Ke Flores Timur juga saya bisa omong bahasa daerah, bahasa Lamaholot. Jadi otomatis saya memiliki basis sosial yang mumpuni,” tandas Abdullah.
Daerah lain, lanjut Abdullah Apa, dirinya dengan Benny Kabur Harman (BKH) bagi wilayah.
“Mulai dari Ende ke Timur saya punya, Ende ke Barat saya punya senior BKH. Infrastruktur juga demikian. Artinya, infrastruktur yang ada di Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende bisa kerja buat kita. Ini yang jadi kekuatan saya. Sebab kalau tidak, kita hanya sama dengan mengulang sejarah yang telah dilewati senior-senior kita,” urai Abdullah.
Ditambahkan Abdullah, kita orang Alor ini hanya bisa pikul dulang hadiri orang lain punya pesta, saya ajak semua masyarakat, orang muda, mari kita sama-sama, kita bangun kesamaan. Saya sudah membangun komunikasi politik dengan semua partai, prinsip politik yang saya bangun adalah negeri ini semua partai punya dan memiliki tujuan yang sama yaitu kita ingin bangun kita punya negeri di level kita masing-masing.
Saya sudah ajak diskusi semua pihak, tidak usa kita bicara warna, tidak usa kita bicara soal Alor atau Pantar, tidak usa kita bicara soal agama dan identitas … kita bicara sebagai orang Alor bahwa kita punya orang Alor harus kali ini ada satu di DPR RI.
Dia mengaku sudah membangun komunikasi dengan semua calon kepala daerah di daerah ini, saya datangi semua, saya ajak diskusi, ayo kita baku bantu, ayo kita sama-sama berjuang. Saya punya garansi, saya jadi atau pun tidak kita baku bantu. Besok-besok abang mereka jadi bupati ke Jakarta, saya ada di Jakarta. Saya pastikan saya fasilitasi dengan baik untuk bangun kita punya negeri, karena saya sudah dekat dengan kekuasaan di sana. Saya bukan baru cari jalan menuju Senayan, tetapi saya sudah di sana baru pulang. Kalau boleh kirimkan saya ke Senayan agar saya bisa fasilitasi dengan baik untuk bangun kita punya negeri.
Menurut dia, calon-calon Kepala Daerah yang ia datangi dan ajak diskusi, semuanya sepakat bahwa 2024, harus satu orang jadi anggota DPR RI dari Alor. Soal siapa nanti kita lihat.
Berdasarkan pengalaman demikian Abdullah, kader Alor yang bisa lolos menuju Senayan harus punya basis sosial di luar Alor dan punya struktur partai di luar Alor yang bisa bekerja buat calon DPR RI yang bersangkutan, itu baru bisa jadi pemenang. Ini menjadi syarat utama dan menurutnya ia sudah memiliki syarat itu.
Karena perjuangan ini berat sehingga Abdullah mengawalinya dengan memohon dari kerendahan hatinya sambil memohon ijin masyarakat Alor, kampung halaman untuk berjuang menuju DPR RI. Saya sudah minta ijin tokoh-tokoh Alor, senior-senior, ijinkan saya maju ke DPR RI dan saya sudah dipercayakan Partai Demokrat.
Abdullah Apa menyampaikan seribu terimakasih kepada mereka yang datang memberikan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Alor dan daerah, tetapi kita bukan butuh bantuan, kita butuh APBN untuk bangun kita punya negeri.
“Kita juga tidak punya hutang politik dengan mereka, tidak punya beban politik, kemaren mereka datang maju dan kita berikan kita punya suara mereka jadi, mereka punya tanggung jawab untuk turun membantu negeri, jadi kita tidak punya hutang politik dengan mereka,” pungkas Abdullah.
Saya ringkas saja, Asli dari Pantar, mama saya Kedang, saya lahir di Marica tetapi besar di Lembata-Kedang sekolahnya di sana.
Putra Asli Pantar yang menghabiskan pendidikan SD hingga SMA di Kabupaten Lembata ini mengisahkan, hampir kurang lebih mau 4 Tahun ini ia berada di Jakarta, sebagai Pengurus Pusat Partai Demokrat yang keseharian bekerja sebagai staf ahli Fraksi di Partai Demokrat di Senayan.
Dalam posisinya sebagai staf ahli fraksi terang Abdullah, ia menyaksikan benar bagaimana transaksi kebijakan dan anggaran untuk masing-masing daerah jika daerah tersebut ada keterwakilannya. Kita Alor dan Lembata ini dalam peta saja hanya titik. Sama sekali tidak pernah disebut orang. Padahal setiap periode kita orang Alor ini berkontribusi menyukseskan calon-calon DPR RI dari 6 kursi yang ada di Senayan.
Karena itu saya mulai bertanya-tanya, kenapa kita punya daerah ini koq tidak disebutkan. Saya bertanya kepada sejumlah Kepala Dinas yang saya bertemu di jakarta maupun di Alor, kenapa sehingga daerah ini koq namanmya tidak disebutkan.
Berapa APBN yang diturunkan dari pusat untuk daerah kita, jawaban beberapa dinas bahwa untuk tambahan APBN itu tidak ada. Kita hanya murni dapat DAK/DAU yang sudah diatur dalam konstitusi untuk daerah kita di Alor.
Abdullah Apa mencatat tiga alasan, mengapa itu terjadi. Setelah ditelusuri ia menemukan tiga alasan yang membuat daerah ini dari periode ke periode, APBN tidak pernah turun yakni pertama, komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat kurang baik. Kedua, komitmen pemerintah daerah juga kalau mau dibilang belum 100 % kurang dipercaya dari pusat. Ketiga, tidak punya keterwakilan anggota DPR RI.
Pemerintah daerah dan DPRD Alor ke Jakarta mengemis-mengemis begitu bahwa kita daerah tertinggal, termiskin dan lain sebagainya … di Jakarta juga banyak, yang termiskin, tertinggal dan lain sebagainya, ujarnya.
Karena itu saya suatu waktu di akhir 2022, ditelpon oleh senior-senior di DPRD Alor yang rupanya barus saja selesai paripurna penetapan APBD. Mereka menyampaikan jika selama ini APBD kita hanya begini-begini saja, karena tidak ada tambahan APBN dari Jakarta. Sedangkan dari Rp. 1,2 Triliun yang ada di APBD kita hampir 60 % sudah untuk belanja pegawai. Sedikit sekali atau sisanya itu yang untuk belanja langsung bagi 18 kecamatan dan 175 desa/kelurahan. Wajar kalau daerah kita ini tidak pernah maju-maju, wajar kalau daerah kita ini tidak berkembang.
“Kita bilang Bupati harus dari gunung besar baru daerah ini bisa maju, saya sampaikan ketika dalam kunjungannya ke gunung besar, saya bilang sampai semua orang di gunung besar ini jadi bupati pun kalau kita tidak punya orang di pusat maka daerah ini tetap sama saja. Orang bilang orang Pantar jadi bupati baru bisa maju, tetapi kalau tidak punya anggota DPR RI maka daerah juga tidak akan maju-maju,” ujar Abdullah Apa sembari menambahkan, solusinya cuma satu, siapapun bupatinya, siapapun DPRD Kabupatennya kalau ada yang mewakili daerah ini di DPR RI saya pastikan daerah ini akan maju. Cuma itu solusinya.
Menurutnya, infrastruktur di gunung besar ini tidak bisa dibangun dengan APBD Kabupaten maupun Propinsi. Begitu juga dengan di Pulau Pantar, hanya bisa dengan APBN.
Ini terjadi karena tambah Abdullah, daerah kita hanya murni 100 % berharap APBD, DAU-DAK dari pusat. PAD kita hanya berkisar diantara 50-an miliar. Kita bukan daerah tambang atau daerah industri sehingga ada sumber pendapatan lain. Hanya murni Rp. 1,2 Triliun itu harap dari pusat.
Deny Lalitan dan Astria Gaidaka Ke DPRD NTT
Dalam jumpa pers dengan pekerja media itu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Deny Lalitan juga menyatakan kesiapannya menuju DPRD Propinsi NTT.
Lalitan kemudian mengemukakan alasan dirinya berjuang menuju DPRD Propinsi NTT bahwa pembangunan ini harus berjenjang. “Kita tahu bahwa Alor ini punya keterbatasan luar biasa. Kita berharap mendapat bantuan dari APBD Propinsi, APBN untuk menopang keberlanjutan pembangunan. Karena kalau kita pakai DAU dan DAK saja tidak cukup. Untuk kita perlu berjejaring,” ungkap Lalitan dalam jumpa pers yang dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Alor dan sejumlah pengurus DPC.
Menurut Lailitan posisi Anggota DPRD, khususnya di DPRD Propinsi NTT ini akan sangat signifikan ke depan. Kenapa … ada banyak kewenangan-kewenangan di kabupaten yang secara perlahan mulai ditarik ke propinsi. Katakalanlah pendidikan … SMA/SMK, SLB itu kewenangan sudah ditarik ke propinsi. Banyak teman-teman guru disini ada kebingungan kalau mau urus segala sesuatu.
Selanjutnya demikian Lalitan, persoalan kelautan dan perikanan, itu sudah banyak urusan yang mulai dilimpahkan ke propinsi, pertambangan dan energi sudah di propinsi.
Jangan sampai ke depan kebijakan ini masih terus bertambah untuk memperkuat posisi gubernur sehingga banyak kewenangan di kabupaten lagi yang bakal dialihkan ke propinsi.
Dikatakannya, kalau kecendrungan itu berlanjut maka kita perlu orang yang harus urus di propinsi untuk jadi jembatan penghubung antara kabupaten dan propinsi. Untuk itu kita memantapkan diri, kemudian partai juga menugaskan agar saya dan Ibu Astria bisa berada di propinsi. Hari ini kami menyatakan kesiapan, kemarin saya sudah ikut feed and proper tets, semoga bisa lolos, Tuhan buka jalan dan kita bisa terus berlanjut tahap demi tahap kita akan ikuti. ***(joka)