Oleh : Aditya Perdana)*
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk menilai kemajuan sekaligus pekerjaan rumah di bidang pangan dan energi. Pemerintah mencatat peningkatan produksi beras dan memperkuat agenda transformasi energi. Namun, keberhasilan kebijakan pada akhirnya perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pertumbuhan.
Di bidang pangan, Indonesia mencatat produksi beras sebesar 34,69 juta ton sepanjang Januari hingga Desember 2025. Cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per 19 September 2026. Dengan perkiraan ketersediaan nasional sebesar 26,91 juta ton, stok beras diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 310 hari. Capaian tersebut memperkuat upaya pemerintah membangun kemandirian pangan dan menjaga pasokan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
Perubahan tata kelola pertanian ikut mendukung peningkatan produksi. Pemerintah menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi agar distribusinya lebih cepat dan tepat sasaran. Alokasi pupuk ditambah 700 ribu ton, sementara harga eceran tertinggi diturunkan hingga 20 persen. Langkah ini dapat membantu petani mengurangi beban biaya dan memperoleh sarana produksi yang dibutuhkan.
Agar kebijakan tersebut benar-benar terasa, pelaksanaannya perlu terus diperiksa dari sudut pandang petani. Pupuk harus tersedia sesuai musim tanam, mudah diakses, dan tidak menyulitkan petani dengan proses administrasi yang berbelit. Pemerintah daerah, kelompok tani, dan koperasi dapat dilibatkan dalam pemantauan distribusi. Saluran pengaduan yang sederhana juga perlu disertai kepastian tindak lanjut, sehingga laporan tentang keterlambatan atau kelangkaan pupuk segera ditangani.