Oleh: Aditya Pratama
Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, dan masyarakat. Memasuki musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat sehingga diperlukan sinergi lintas sektor yang semakin kuat. Selama setahun terakhir, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan patroli, pemanfaatan teknologi pemantauan, penguatan personel pemadam, edukasi kepada masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Berbagai upaya tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak karhutla.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang lebih kering akibat pengaruh El Niño periode 2026–2027. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya karhutla, terutama di daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi. Situasi tersebut menuntut seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi agar kebakaran dapat dicegah sejak dini sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas.
Selama satu tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat sistem pengendalian karhutla melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Langkah tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan di lapangan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi pemantauan berbasis satelit, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas personel pemadam. Kolaborasi bersama TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemadaman harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan efek jera melalui penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjaga wilayah kerjanya, gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan, hingga proses pidana terhadap pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.
