Pemerintah Perkuat Tata Kelola AI dan Ruang Digital Hadapi Ancaman Deepfake

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman disinformasi dan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya konten deepfake. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan informasi, melindungi masyarakat di ruang digital, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi sepanjang 2026.

Ancaman manipulasi informasi kini dinilai tidak lagi sekadar persoalan komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tantangan keamanan siber modern. Pemerintah memandang penyebaran disinformasi, misinformasi, dan konten deepfake berpotensi mengganggu stabilitas sosial, memengaruhi pengambilan kebijakan, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Karena itu, penguatan regulasi, pengawasan platform digital, dan peningkatan literasi digital terus menjadi prioritas nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan bertanggung jawab melalui penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

“Perkembangan kecerdasan buatan harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Pemerintah terus menyusun kebijakan agar pemanfaatan AI memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi digital,” ujar Meutya.

Pos terkait