Oleh: Bagas Nurahman)*
Kebijakan memperluas akses rumah subsidi bagi mitra ojek daring menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus memberikan pengakuan yang lebih nyata terhadap peran pekerja sektor informal dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pengemudi ojek daring, untuk memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pekerja sektor informal semakin diposisikan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.
Selama bertahun-tahun, sektor informal menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Indonesia. Jutaan masyarakat menggantungkan penghasilannya pada profesi yang tidak selalu memiliki hubungan kerja formal, termasuk sebagai mitra pengemudi transportasi daring. Melalui perluasan akses pembiayaan perumahan, pemerintah menunjukkan bahwa kelompok pekerja tersebut memiliki hak yang sama untuk memperoleh hunian layak, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat secara berkelanjutan.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan program tersebut dirancang untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi pekerja sektor informal agar dapat memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif dengan menyesuaikan karakteristik penghasilan pekerja informal yang selama ini sering menghadapi kendala dalam memperoleh fasilitas kredit perumahan.
Pelaksanaan program dilakukan melalui kerja sama antara BP Tapera dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Kolaborasi tersebut memperlihatkan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperluas manfaat program perumahan nasional kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pembiayaan perumahan formal. Langkah tersebut juga memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.