Jakarta — Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS sebagai upaya melindungi anak di ruang digital, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah hingga ke lingkungan sekolah.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa dukungan regulasi dari pemerintah daerah akan mempermudah penerapan aturan tersebut di masyarakat, terutama dalam mengatur akses anak terhadap platform digital.
“Jadi, PP Tunas ini akan lebih mudah dilakukan secara implementasinya jika memang ada aturan semisal membatasi gawai ke sekolah. Jadi itu tadi dalam rangka hari pendidikan,” ujar Meutya di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan seperti pembatasan penggunaan gawai di sekolah dapat membantu anak-anak mengurangi ketergantungan terhadap perangkat digital sekaligus meningkatkan fokus dalam proses belajar.