Ketegasan tersebut semakin nyata melalui penetapan dua korporasi, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan terkait karhutla pada 30 Oktober 2026. Salah satu perkara berkaitan dengan kebakaran pada areal perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dengan luas area terdampak mencapai 901,4 hektare pada periode 2025 dan 2026. Proses hukum ini memperlihatkan bahwa pemerintah terus memperkuat akuntabilitas korporasi dalam pengelolaan kawasan hutan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menjelaskan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti secara menyeluruh. Ditjen Gakkum Kehutanan telah menangani 120 perkara kebakaran hutan. Dalam penanganan pidana terhadap korporasi, terdapat 15 subjek hukum yang menjadi perhatian penyidik, dengan 11 korporasi masih dalam tahap penyidikan umum, dua telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua lainnya telah mencapai tahap pemberkasan lengkap. Penegakan hukum tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
Perkembangan penanganan karhutla juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, telah diterbitkan 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Angka tersebut memperlihatkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kebakaran pada lahan konsesi milik 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas mencapai 33.514,01 hektare. Pemerintah juga telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berbagai entitas usaha untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Dudung menegaskan bahwa proses penegakan hukum terus berjalan dan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, termasuk pembekuan maupun pencabutan izin apabila pelanggaran terbukti.