Lebih lanjut, Menko Polkam Dudung menyebutkan Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi itu berupa 5 pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
“Selain itu, terdapat 120 subjek hukum dalam proses penanganan tindak pidana. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas,” jelasnya.
Ia mengungkapkan angka tersebut menunjukkan penegakan hukum terus berjalan. Hal ini juga sebagai pengingat kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” pungkasnya.
Pada kesempatan berbeda, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan pemerintah dalam kasus Karhutla.