“Kondisinya di daerah yang saya sebutkan sudah terdegradasi dengan sangat berat. Sehingga penanganannya hanya bisa dengan cara dibasahi dan terus dibasahi. Tidak boleh ada jeda pembasahan,” katanya.
Penguatan infrastruktur tersebut juga akan dirancang bersama lembaga terkait untuk mendukung pengelolaan tata air dalam jangka panjang.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengendalian karhutla.
Melalui sinergi pemerintah, daerah, dan dunia usaha, upaya penanganan karhutla diharapkan semakin efektif sekaligus membangun sistem pencegahan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (*)