Keberlanjutan penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan perencanaan yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi Papua melalui penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan kebakaran di daerah. Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan pelayanan pemadaman dan penyelamatan yang lebih terarah sesuai karakteristik geografis Papua.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya Matias B. Mano menjelaskan bahwa kondisi geografis Papua yang memiliki wilayah luas, persebaran permukiman, serta keterbatasan akses antardaerah membutuhkan pendekatan penanggulangan kebakaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Menurutnya, penyusunan RISPKP menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem perlindungan melalui perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas personel, peningkatan sarana prasarana, pemetaan risiko, dan koordinasi lintas wilayah menjadi bagian dari arah penguatan tersebut.
Di tengah upaya pengendalian karhutla, pemerintah juga mulai memperhatikan perubahan ancaman bencana seiring peralihan menuju musim hujan. BNPB mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan yang sebelumnya mengalami kebakaran dan memiliki kerentanan hidrologis. Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan dampak lanjutan dari perubahan kondisi lingkungan.
Optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca menjadi bukti bahwa pemerintah terus mengembangkan pendekatan penanganan karhutla melalui pemanfaatan teknologi, pemantauan lapangan, dan koordinasi lintas sektor. Penurunan luas lahan terbakar serta berkurangnya titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif yang perlu dipertahankan. Dengan konsistensi operasi BNPB dan dukungan pemerintah daerah, pengendalian karhutla di Papua diharapkan semakin efektif sehingga kelestarian lingkungan, aktivitas ekonomi, dan keselamatan masyarakat dapat terus terlindungi.