Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman MSCI muncul lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, sedangkan tekanan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar. Airlangga berharap investor mampu membedakan gejolak psikologis pasar dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Ia juga mempertanyakan alasan lembaga pemeringkat lain tidak menyampaikan persoalan serupa serta menyoroti penetapan tenggat waktu reformasi oleh MSCI yang dinilai perlu dijelaskan secara lebih terperinci.
Airlangga menambahkan, pemerintah akan mencermati tuntutan MSCI, khususnya mengenai pelaksanaan regulasi dan kejelasan tahapan reformasi pasar modal. Pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan BEI untuk memastikan tahapan reformasi terlaksana secara terukur dan perkembangannya dapat dipantau oleh investor domestik maupun asing. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BEI untuk mendorong langkah konkret yang dilengkapi jadwal pelaksanaan terukur. Airlangga juga menyinggung pertemuan dengan pimpinan MSCI di Bangkok sebelum pengumuman tersebut dan mempertanyakan mengapa persoalan itu tidak dibahas secara terbuka. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk terhadap lembaga penyedia indeks tersebut.
Di tengah tekanan pasar, pemerintah juga perlu memastikan bahwa capaian pembangunan selama setahun terakhir tetap menjadi bagian dari penilaian ekonomi nasional, termasuk penguatan agenda hilirisasi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, perluasan program sosial, dan upaya menjaga aktivitas ekonomi. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pergerakan indeks saham jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya tahan ekonomi. Capaian pembangunan dan penguatan pasar modal dapat saling mendukung melalui penyajian data yang terukur, tata kelola yang baik, dan kesinambungan reformasi.
Pada akhirnya, koreksi IHSG sebaiknya dipandang sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembenahan pasar modal, bukan sebagai satu-satunya tolok ukur kesehatan ekonomi Indonesia. Pemerintah, BEI, dan OJK perlu membuktikan komitmen melalui transparansi, penegakan hukum, keterbukaan informasi, serta kepastian pelaksanaan reformasi. Dengan langkah yang terarah dan komunikasi yang terbuka, Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.