Perlindungan kesehatan masyarakat turut diperkuat melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu, sehingga kemampuan ekonomi tidak menjadi penghalang utama untuk memperoleh layanan kesehatan. Kebijakan ini melengkapi pendekatan preventif dengan memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memiliki perlindungan ketika harus mendapatkan pelayanan medis.
Ketersediaan tenaga medis juga menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan. Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Untuk pertama kalinya, program studi spesialis juga hadir di 11 provinsi, memperluas kesempatan pendidikan kedokteran sekaligus mendukung pemerataan tenaga kesehatan dalam jangka panjang.
Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan itu menunjukkan bahwa kehadiran negara dalam bidang kesehatan semakin diarahkan dari hulu hingga hilir. CKG memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui risiko kesehatan lebih awal, fasilitas dan tenaga medis diperkuat untuk mendukung tindak lanjut, sementara pembiayaan JKN menjaga agar akses pelayanan tetap tersedia bagi kelompok yang membutuhkan. Dalam kerangka itu, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai urusan pengobatan, tetapi sebagai investasi untuk menjaga kualitas hidup masyarakat.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dengan demikian memperlihatkan upaya membangun sistem kesehatan yang lebih mengutamakan pencegahan. Ketika jutaan warga dapat memeriksa kondisi kesehatan sebelum penyakit berkembang, negara hadir bukan hanya saat masyarakat membutuhkan pertolongan, tetapi sejak sebelum sakit datang. Pendekatan preventif inilah yang membuat perlindungan kesehatan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
)* Pengamat Kebijakan Kesehatan
