*) Oleh: Galih Bagus Wiratama
Erupsi Gunung Anak Krakatau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kembali mengingatkan bahwa bencana alam bukan semata persoalan keselamatan manusia dan kerusakan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar ke sektor ekonomi ketika bandara terganggu, jalur logistik terhambat, jaringan energi dan telekomunikasi terdampak, serta aktivitas pekerja dan dunia usaha ikut terhenti. Dalam situasi demikian, bencana dapat berubah menjadi tekanan ekonomi apabila tidak direspons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi. Karena itu, kehadiran pemerintah menjadi faktor penting untuk memastikan gangguan akibat bencana tidak berkembang menjadi perlambatan ekonomi yang lebih luas. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat hingga aktivitas masyarakat kembali normal.
Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu menempatkan penanganan bencana sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kapasitas anggaran negara tetap mampu menopang penanganan bencana tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah. Pemerintah juga tetap mendorong aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini agar pertumbuhan berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Harapan agar bencana tidak memengaruhi perekonomian secara signifikan pada kuartal III dan IV menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara respons darurat dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa bencana tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan agenda pembangunan, melainkan tantangan yang harus dikelola tanpa kehilangan momentum pertumbuhan.
