Pembenahan DTSEN: Bukti Pemerintah Mendengar Keluhan Rakyat

*) Oleh : M Dava Firdaus

Keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, warga yang merasa layak tetapi belum menerima bantuan, hingga penerima yang dinilai sudah tidak sesuai kondisi ekonominya, selama ini menjadi persoalan yang berulang. Masalah tersebut tidak selalu berarti program pemerintah tidak berjalan, tetapi menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Karena itu, pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih dekat dengan keadaan nyata di lapangan. DTSEN sendiri dirancang sebagai basis data tunggal yang terintegrasi dan diperbarui untuk mendukung perencanaan, evaluasi kebijakan, serta penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran.

Perubahan DTSEN juga dapat dibaca sebagai bentuk respons pemerintah terhadap suara masyarakat. Ketika ada warga yang menyampaikan bahwa kondisi ekonominya sudah berubah, tetapi datanya belum ikut berubah, pemerintah memiliki pekerjaan untuk memperbaiki mekanisme pendataan. Begitu pula ketika masyarakat melihat seseorang yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa data sudah tersedia. Data harus terus diperiksa, diperbarui, dan disesuaikan dengan kenyataan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN menemukan berbagai perubahan, termasuk warga yang meninggal, kelahiran baru, serta perubahan status kependudukan. BPS juga menemukan 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 0,06 persen penerima bansos triwulan I yang masuk kategori inclusion error karena berada di desil 5 ke atas.

Pos terkait