Habib menegaskan pengusutan perkara harus dilakukan secara tuntas dan tidak boleh berhenti pada pihak yang telah diamankan. Namun, seluruh proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Silakan KPK mengusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan ada tebang pilih. Tetapi kita juga harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam proses hukumnya,” katanya.
Habib mendorong KPK bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, akses pendidikan tinggi harus diberikan secara adil berdasarkan mekanisme yang berlaku, bukan karena kemampuan membayar atau kedekatan dengan pihak tertentu.
“KPK dan Kemdiktisaintek harus melakukan evaluasi total. Kita membutuhkan road map pencegahan korupsi di dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Jangan sampai kita hanya bergerak setelah terjadi OTT,” tuturnya.