“Supaya diyakinkan betul pengaturannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan para pengemudi,” katanya.
Pemerintah juga telah memberlakukan ketentuan biaya jasa aplikasi maksimal 8 persen untuk layanan angkutan penumpang roda dua sejak 1 Juli 2026, sehingga pengemudi memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai proses pembahasan bersama pemerintah penting agar regulasi yang diterbitkan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami telah melakukan finalisasi karena yang diatur bukan cuma untuk urusan ojol angkutan orang saja,” kata Dasco seusai rapat koordinasi pada 18 Agustus 2026.
Dasco menjelaskan pengaturan tarif layanan akan dibagi berdasarkan karakteristik sektor. Kementerian Perhubungan menangani angkutan penumpang, Komdigi mengatur pengantaran barang dan makanan, sedangkan pembinaan pengemudi berada pada Kementerian UMKM. Menurutnya, pemerintah selanjutnya akan melakukan harmonisasi dengan organisasi pengemudi dan aplikator sebelum beleid diterbitkan.