Perpres Ojol Targetkan Aturan Lebih Adil bagi Pengemudi dan Aplikator

Maman juga menjelaskan bahwa status pengemudi sebagai pelaku UMKM dapat membuka kesempatan memperoleh berbagai insentif dan memperluas peluang usaha. Pemerintah menegaskan bahwa pengemudi tidak akan dikenai pajak baru hanya karena perubahan status tersebut, sementara fleksibilitas waktu bekerja tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.

Selain status pengemudi, pemerintah telah menjalankan skema pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen untuk aplikator sejak 1 Juli 2026. Ketentuan tersebut menjadi salah satu substansi penting yang akan memberikan kepastian dan keseimbangan dalam hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan platform.

Melalui finalisasi Perpres, pemerintah berharap hubungan pengemudi dan aplikator semakin adil, transparan, dan berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan sekaligus memperkuat perlindungan pengemudi, menjaga keberlangsungan perusahaan aplikasi, serta memastikan ekosistem transportasi digital terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pos terkait