Sudaryono menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk akan dikelola secara langsung oleh dirinya sebagai Kepala BGN. Setiap informasi yang diterima akan melalui proses verifikasi sebelum dilakukan investigasi lebih lanjut. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin menjadikan kanal pengaduan sekadar formalitas, melainkan sebagai instrumen pengawasan yang benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola program. Ketika ditemukan adanya perbedaan pandangan atau konflik antarpihak, BGN juga akan menjalankan fungsi mediasi agar persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa mengganggu keberlangsungan program.
Kebijakan membuka ruang pengaduan juga menjadi jawaban atas berbagai tantangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan program berskala besar. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, potensi terjadinya kendala di lapangan tentu tidak dapat dihindari. Persoalan distribusi, koordinasi antarpelaksana, hingga perbedaan persepsi dalam pelaksanaan teknis menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi salah satu strategi yang tepat untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dukungan terhadap penguatan pengawasan MBG juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan bahwa keberhasilan program tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan MBG. Ria Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat dukungan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak.