Menurut Meutya, penguatan sinergi menjadi kunci karena jaringan judi daring terus beradaptasi memanfaatkan teknologi dan berbagai kanal pembayaran.
“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online. Penanganannya harus terintegrasi, mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum,” katanya.
Komitmen tersebut diperkuat PPATK melalui pemantauan dan analisis transaksi keuangan. PPATK mencatat perputaran dana judi daring mencapai Rp86,82 triliun sepanjang Januari–Juni 2026, dengan 467,32 juta transaksi.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menilai peningkatan kemampuan deteksi menjadi capaian penting.