Komitmen terhadap tata kelola yang baik juga ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Presiden menekankan bahwa MBG merupakan investasi bagi masa depan bangsa sehingga harus dijalankan secara efektif, bersih, transparan, dan tepat sasaran. Dalam pertemuan nasional bersama para pengelola MBG dan SPPG, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan program bergantung pada integritas seluruh pelaksana di lapangan. Pemerintah juga menjadikan forum tersebut sebagai momentum memperkuat koordinasi nasional agar seluruh dapur MBG memiliki standar pelayanan yang sama di berbagai daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan bahwa pembenahan Program MBG harus dimulai dari penguatan tata kelola di setiap SPPG. Menurutnya, dapur MBG tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyiapkan makanan, tetapi juga menjadi pusat penerapan standar keamanan pangan, kebersihan, transparansi, dan akuntabilitas. Ia menekankan bahwa BGN menerapkan zero tolerance terhadap korupsi serta akan memperkuat sistem pengawasan, evaluasi, dan pengendalian internal agar setiap proses pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, setiap dapur harus menerapkan standar operasional yang sama, mulai dari penggunaan bahan baku yang berkualitas, penerapan sanitasi yang ketat, hingga pengawasan distribusi makanan. Ia juga menilai bahwa akuntabilitas bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral untuk memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang aman dan bergizi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan di seluruh Indonesia.