Dengan memahami akar persoalan secara lebih komprehensif, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menyusun solusi yang tepat sasaran. Intervensi tidak lagi berhenti pada penyelesaian hubungan industrial, tetapi juga menyentuh faktor-faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama melemahnya kondisi perusahaan.
Upaya tersebut memperoleh dukungan dari DPR yang melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan parlemen dalam mengantisipasi meningkatnya angka PHK. Sinergi kelembagaan menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu situasi memburuk.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen DPR untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, pertemuan rutin antara pemerintah dan DPR diperlukan agar setiap perkembangan kondisi dunia usaha dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gelombang PHK meluas.
Dengan demikian, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahan paradigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berupaya memberikan perlindungan setelah pekerja kehilangan mata pencaharian, tetapi mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus mempertahankan lapangan kerja.
Ke depan, efektivitas satgas akan sangat ditentukan oleh kualitas data, kecepatan koordinasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan merespons setiap sinyal pelemahan industri. Apabila sistem deteksi dini tersebut berjalan secara konsisten, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menjadi instrumen penanganan krisis ketenagakerjaan, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi