Oleh: Nur Utunissa
Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan batu bara, nikel, kelapa sawit, bauksit, dan berbagai mineral strategis, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Potensi tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan devisa dan penerimaan negara, namun juga menghadirkan tantangan berupa praktik perdagangan yang tidak transparan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat tata kelola perdagangan agar manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam dapat dinikmati secara optimal.
Salah satu tantangan utama adalah praktik under-invoicing dan transfer pricing. Kedua praktik tersebut berpotensi mengurangi nilai transaksi yang tercatat sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor perpajakan, bea keluar, maupun devisa hasil ekspor. Dalam praktik under-invoicing, nilai barang yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya, sedangkan transfer pricing dilakukan melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi menggunakan harga yang tidak mencerminkan kondisi pasar sehingga keuntungan berpindah ke yurisdiksi lain.
Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menegaskan pembentukan DSI bukan untuk mengambil alih aktivitas ekspor sumber daya alam (SDA), melainkan mencegah praktik transfer pricing dan under invoicing yang merugikan negara. Ia mengatakan DSI dibentuk untuk memastikan komoditas SDA strategis Indonesia dijual dengan harga yang sebenarnya.
Ia menjelaskan transfer pricing terjadi ketika ekspor dilakukan dengan harga lebih rendah kepada perusahaan afiliasi milik eksportir, sedangkan under invoicing merupakan pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya sehingga mengurangi penerimaan negara. Menurut dia, pemerintah membentuk DSI berdasarkan kondisi di lapangan, termasuk masih adanya praktik transfer pricing dan under invoicing dalam kegiatan ekspor SDA.
