Oleh: Alexander Royce*)
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai berlangsung pada 20 Juli 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan di tengah dinamika ekonomi. Di saat kebutuhan pokok masih menjadi perhatian banyak keluarga, keberlanjutan bantuan sosial menunjukkan komitmen negara untuk hadir secara nyata melalui kebijakan yang tidak hanya cepat, tetapi juga semakin akurat dan tepat sasaran.
Keberhasilan sebuah program bantuan sosial tidak lagi semata diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, melainkan dari sejauh mana bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, langkah pemerintah memperbarui basis data penerima melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perlindungan sosial yang semakin kredibel. Pemanfaatan data yang terus diperbarui memperlihatkan bahwa pemerintah tidak berhenti pada pola penyaluran lama, tetapi terus melakukan penyempurnaan agar setiap rupiah anggaran negara memberi manfaat yang optimal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pencairan PKH dan BPNT triwulan ketiga dilakukan setelah Kementerian Sosial menyelesaikan proses cleansing terhadap data terbaru dari Badan Pusat Statistik. Menurutnya, pembaruan tersebut menghasilkan komposisi penerima yang lebih akurat, terdiri atas keluarga yang masih memenuhi syarat, keluarga yang telah meningkat kondisi ekonominya sehingga keluar dari daftar penerima, serta masyarakat yang baru masuk sebagai penerima manfaat berdasarkan hasil pemutakhiran. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data dari tingkat RT/RW hingga pemerintah kabupaten dan kota sehingga kualitas penyaluran bansos terus meningkat.