Oleh: Dhita Karuniawati )*
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT) dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir. Kebijakan tersebut tidak sekadar menghadirkan insentif fiskal, tetapi juga menunjukkan pendekatan baru yang lebih berpihak pada produktivitas sektor perikanan nasional.
Pemerintah sebelumnya mencermati bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Sebaliknya, kelompok nelayan dengan kapal berukuran 30–200 GT masih harus membeli solar dengan harga nonsubsidi yang sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat tajam dan mengurangi daya saing usaha penangkapan ikan. Karena itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kelompok nelayan tersebut memperoleh harga khusus sehingga biaya operasional mereka dapat ditekan secara signifikan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyepakati harga Rp15.000 per liter sebagai bentuk perlakuan khusus bagi pengusaha nelayan. Selisih harga dari biaya produksi solar dalam negeri akan didukung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga kebijakan tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bahkan telah menyiapkan kuota sekitar 400.000 ton untuk enam bulan pertama pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak berantai yang cukup besar. Penurunan biaya BBM akan meningkatkan efisiensi operasional kapal, memperbesar peluang nelayan untuk tetap melaut, menjaga stabilitas pasokan ikan, sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Pada akhirnya, efek tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat konsumen serta memperkuat rantai pasok sektor perikanan nasional.