Oleh : Andika Pratama
Pendekatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk ke wilayah perkotaan atau dari pesatnya pembangunan infrastruktur di pusat-pusat ekonomi. Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional juga terletak pada kemampuan negara menghadirkan layanan dasar secara adil hingga menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pemenuhan gizi yang layak. Kehadiran skema khusus MBG bagi wilayah 3T merupakan bukti bahwa pemerintah memahami tantangan geografis Indonesia sekaligus berupaya menghadirkan solusi yang adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama Badan Komunikasi Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merancang mekanisme khusus pelaksanaan MBG di daerah 3T. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 3T berbeda dengan kawasan perkotaan sehingga membutuhkan skema pelayanan tersendiri. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, jumlah penduduk yang relatif sedikit, hingga keterbatasan infrastruktur menjadi faktor yang menyebabkan model pelayanan konvensional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara optimal. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak sekadar memaksakan satu pola kebijakan nasional, melainkan memilih pendekatan yang lebih fleksibel agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
