Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama yang selama ini membebani BUMN adalah praktik transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga entitas turunan lainnya. Struktur yang terlalu kompleks menyebabkan biaya operasional meningkat dan memperlambat efektivitas bisnis. Evaluasi internal menunjukkan lebih dari separuh entitas dalam ekosistem BUMN berada dalam kondisi belum optimal dengan akumulasi kerugian yang signifikan.
Perampingan dilakukan bukan untuk mengecilkan peran negara dalam ekonomi, melainkan agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efisien dan lebih fokus pada sektor-sektor strategis yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan nasional. Danantara juga menegaskan bahwa transformasi tersebut tidak diarahkan pada pengurangan tenaga kerja, melainkan penguatan struktur usaha melalui konsolidasi fungsi dan organisasi.
Pemerintah menempatkan perlindungan terhadap pekerja sebagai bagian penting dari agenda transformasi tersebut. Presiden Prabowo memberikan arahan agar restrukturisasi BUMN tidak dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja massal. Pendekatan yang dipilih adalah mempertahankan sumber daya manusia dan mengintegrasikan pegawai ke dalam entitas hasil konsolidasi yang lebih sehat secara bisnis. Pemerintah menilai bahwa penguatan korporasi negara harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Dalam perhitungan yang dilakukan Danantara, biaya mempertahankan tenaga kerja dinilai jauh lebih kecil dibandingkan manfaat efisiensi yang dihasilkan dari penyederhanaan struktur usaha. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa agenda efisiensi yang dijalankan pemerintah tidak identik dengan pengurangan kesempatan kerja, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kualitas organisasi.