Presiden Prabowo Pangkas Harga Pupuk Subsidi Ringankan Beban Petani

Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi ini diketahui sudah mulai diterapkan sejak 2025, dengan total alokasi mencapai 9,8 juta ton senilai Rp46,87 triliun. Kebijakan tersebut menjadi sangat penting mengingat situasi global tengah mengalami tekanan akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu. Dampaknya, jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz sempat terganggu sehingga memengaruhi distribusi komoditas penting, termasuk pupuk.

Di sisi lain, keputusan China menghentikan ekspor pupuk nitrogen turut memperburuk kondisi pasar global. Akibatnya, harga urea dunia mengalami lonjakan signifikan hingga 40 persen. Berdasarkan data Trading Economics, harga urea saat ini berada di kisaran 585 dolar AS per ton dan sempat menyentuh 720 dolar AS per ton pada pertengahan April 2026.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga bagi petani. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan subsidi pupuk masih menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
“Langkah pemerintah dalam tetap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani merupakan kebijakan yang tepat untuk mencapai swasembada pangan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sistem distribusi pupuk dilakukan secara bertahap melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang diajukan petani, diverifikasi pemerintah, dan diteruskan ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab dalam penyediaan serta penyaluran pupuk hingga ke tangan petani.

Pos terkait