Pemda hingga Sekolah Aktif Kawal Implementasi PP TUNAS

Ia mencontohkan langkah konkret yang telah dilakukan salah satu sekolah, yakni SMPN 1 Jakarta, yang membatasi penggunaan gawai selama kegiatan belajar. Kebijakan ini dinilai efektif mengurangi ketergantungan anak terhadap perangkat digital sekaligus meningkatkan fokus dalam proses pembelajaran. “Untuk mengurangi adiksi, PP Tunas ini akan sangat terbantu jika ada aturan di bidang lain yang memang mengatur agar anak-anak ke sekolah tidak membawa gawainya,” ujarnya.

PP TUNAS sendiri telah berlaku efektif sejak 28 Maret 2026 dan menyasar delapan platform digital berisiko tinggi. Pemerintah juga menyiapkan perluasan implementasi melalui kewajiban evaluasi mandiri bagi platform lain hingga 6 Juni 2026. “Ini adalah PP yang ditandatangani dengan keteguhan dari Bapak Presiden yang membuat kita per hari ini berhasil mendapatkan komitmen dan juga implementasi dari delapan platform utama,” tambah Meutya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari pemerintah daerah. Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Choir, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat literasi digital sebagai fondasi utama pelindungan anak di ruang digital. “PP Tunas ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif. Anak-anak tetap bisa memanfaatkan teknologi, tetapi harus dengan pendampingan dan arahan yang tepat,” ujarnya dalam Forum Sahabat Tunas di Lombok Tengah.

Pos terkait