Meutya Hafid juga mengingatkan bahwa interaksi di dunia digital lebih berisiko dibandingkan interaksi di dunia nyata, karena anak dapat terhubung dengan siapa saja tanpa batas wilayah, termasuk pihak yang tidak dikenal.
Sebagai langkah perlindungan, pemerintah mendorong pembatasan penggunaan media sosial bagi anak hingga usia minimal 16 tahun. Kebijakan ini didasarkan pada kajian para ahli, termasuk psikolog dan tenaga medis.
Meutya mengatakan bahwa peran sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut, termasuk melalui aturan turunan seperti pembatasan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah.
Di tingkat daerah, dukungan legislatif juga memainkan peran penting. DPRD, sebagai lembaga representatif, memiliki fungsi pengawasan sekaligus penguatan kebijakan melalui regulasi turunan dan penganggaran. Anggota DPRD Kota Malang turut menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dalam implementasi PP TUNAS.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan implementasi PP Tunas bertujuan melindungi anak-anak dari paparan konten berbahaya seperti pornografi, judi, dan kekerasan yang dapat merusak karakter dan perkembangan pola pikir mereka. Oleh karena itu, pendekatan edukatif ini diharapkan dapat membangun kesadaran penuh orang tua dalam melakukan pengawasan maksimal. Ini juga menanamkan pemahaman kepada anak sebagai bagian dari pola asuh yang efektif.
Ginanjar Yoni Wardoyo menjelaskan bahwa wewenang pengawasan guru terhadap pelajar, khususnya yang berusia di bawah 16 tahun, terbatas hanya di lingkungan sekolah. Hal ini menciptakan celah pengawasan ketika anak berada di rumah, di mana mereka mungkin menggunakan akun milik kerabat yang lebih tua. Oleh karena itu, edukasi yang menyentuh orang tua menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan digital anak.