Oleh: Bara Winatha *)
Pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah menjadi agenda strategis nasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, kesehatan masyarakat, serta komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat pendekatan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Strategi nasional kini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini, sekaligus meningkatkan kapasitas penanganan di lapangan secara cepat dan efektif.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil Harahap, mengatakan bahwa kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi karhutla semakin diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia menjelaskan bahwa fenomena El Nino yang diprediksi menguat pada 2026 menjadi faktor utama yang harus diantisipasi secara serius, mengingat dampaknya terhadap peningkatan suhu dan penurunan curah hujan yang dapat memicu kebakaran lahan. Oleh karena itu, pendekatan preventif menjadi prioritas utama dengan memastikan seluruh pihak menjalankan langkah mitigasi secara konsisten.
Ali Jamil menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi penting dalam pengendalian karhutla. Pelaku usaha perkebunan wajib mematuhi ketentuan yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, setiap entitas usaha juga diwajibkan memiliki sistem pengendalian kebakaran yang memadai, termasuk sarana prasarana serta sumber daya manusia yang terlatih. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka kebakaran, tetapi juga menjaga keberlanjutan sektor perkebunan sebagai salah satu penopang ekonomi nasional.
Langkah konkret yang dilakukan pemerintah mencakup penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi. Integrasi data hotspot, prakiraan cuaca, serta pemetaan wilayah rawan kebakaran berbasis spasial menjadi instrumen penting dalam mendukung respons cepat di lapangan. Dengan sistem ini, potensi kebakaran dapat terdeteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum meluas. Selain itu, digitalisasi pelaporan dan pemantauan juga memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antar-instansi, sehingga setiap kejadian dapat ditangani secara terstruktur.
