Oleh: Andi Ramli
Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan yang ditandatangani secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 116/TK Tahun 2025 ini menjadi penegasan yang penting bahwa sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menilai sejarahnya secara jernih, objektif, dan berkeadilan.
Penganugerahan tersebut bukan hanya sekadar simbol penghormatansemata, melainkan menjadi bentuk pengakuan dari negara terhadap jasa besar dari seorang pemimpin yang telah menjaga keutuhan, stabilitas, serta arah pembangunan Indonesia selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya tersebut.
Langkah pemerintah itu menunjukkan bagaimana kebesaran jiwa dan kedewasaan bangsa dalam memandang sejarah. Presiden Soeharto tidak hanya tercatat sebagai pemimpin yang terbukti berhasil memimpin selama 32 tahun, tetapi juga sebagai arsitek pembangunan nasional yang berhasil membawa Indonesia keluar dari masa kekacauan menuju era kemakmuran dan stabilitas.
Dalam masa pemerintahannya, Soeharto menegakkan kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara, menata ekonomi nasional yang porak-poranda, serta menanamkan disiplin pembangunan yang terukur dan berkesinambungan.
Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharti tersebut sebagai momentum yang sangat penting untuk senantiasa menegaskan kembali semangat nasionalisme dan pembangunan yang diwariskan oleh Presiden RI ke-2 itu.
Ia menilai bahwa penetapan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya semata sebagau keputusan politik saja, tetapi juga menjadi wujud penghargaan terhadap jasa seorang pemimpin yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun bangsa ini.
Menurutnya, Soeharto telah meletakkan fondasi ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional yang masih dirasakan hingga masa kini. Melalui berbagai program seperti swasembada pangan dan pembangunan daerah, Soeharto menunjukkan bagaimana keteguhan dan keberpihakannya kepada rakyat.
Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar, Leriadi, juga menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional tersebut merupakan langkah bersejarah dan berkeadilan.
