Pemerintah Pastikan OIKN Libatkan Warga Setempat dalam Pembangunan

Adapun, OIKN terus melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan Ibu Kota baru. Terbaru, OIKN bersama pemerintah desa dan masyarakat Sepaku menggelar rapat membahas hasil survei penataan koridor Sepaku. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju dengan rencana penataan, terutama untuk memperbaiki kondisi pasar yang selama ini kurang ideal dan menimbulkan kemacetan.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (SBPM) OIKN, Alimuddin mengatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN. Dimana pembangunan IKN Nusantara bersifat partisipatoris, sehingga aspirasi masyarakat akan menjadi dasar.

Direktur Bidang Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Conrita Ermanto menambahkan bahwa survei dilakukan dengan melibatkan langsung warga dan pedagang pasar. OIKN menargetkan perancangan penataan Koridor Sepaku, khususnya Pasar Sepaku, selesai pada Oktober 2024 dan pembangunan diharapkan dapat dimulai pada awal tahun 2025.

Senada, Ketua BPD Bukit Raya, Mirwan Kaso, juga berharap penataan di pusat ekonomi Sepaku bisa menjadi lebih baik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan, OIKN menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Sepaku. Harapannya, penataan Koridor Sepaku dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Selain itu, pemerintah melakukan konsultasi dan sosialisasi secara intensif dengan warga setempat. Dalam setiap tahap perencanaan, pemerintah berusaha untuk mendengar dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat lokal. Hal ini dilakukan melalui berbagai forum, pertemuan, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan komunitas adat.

Pemerintah juga berupaya untuk menciptakan peluang kerja bagi warga setempat. Dengan adanya proyek besar seperti ini, banyak peluang kerja yang tercipta baik di sektor konstruksi maupun di sektor-sektor pendukung lainnya. Pemerintah memastikan bahwa warga setempat mendapatkan prioritas dalam pengisian lowongan kerja. Selain itu, terdapat juga upaya untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasokan proyek ini.

Pos terkait