Selain itu, OJK juga tengah menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan regulasi untuk mendukung pemberantasan judi online. Langkah ini termasuk Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait konglomerasi keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan, serta RPOJK tentang perintah tertulis setelah amandemen yang merupakan mandat dari Undang-Undang P2SK. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas judi daring.
Pentingnya dukungan masyarakat dalam pemberantasan judi online tidak bisa diabaikan. Presiden Jokowi secara tegas mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian, baik secara offline maupun online. Edukasi tentang bahaya judi dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan sosial sangat penting. Masyarakat harus menyadari bahwa perjudian hanya akan merugikan mereka sendiri dan lingkungan sekitar.
Mendukung upaya aparat keamanan dalam memberantas judi online adalah tanggung jawab kita bersama. Judi online membawa dampak negatif yang besar bagi moralitas, ekonomi, dan stabilitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat, edukasi, peran keluarga dan lembaga pendidikan, penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, pendekatan psikologis, serta kerjasama internasional sangat diperlukan dalam upaya ini.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam memberantas judi online harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Penindakan yang tegas terhadap pelaku judi daring, baik penyelenggara maupun peserta, harus diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang terus menerus. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memutus mata rantai perjudian daring yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Bersama-sama kita harus berjuang untuk memberantas judi online demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Indonesia bisa bebas dari ancaman judi online dan membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
