Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel melalui mekanisme peradilan militer yang profesional dan terbuka. Sejumlah pihak menilai bahwa sistem ini, jika dijalankan dengan konsisten, justru mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga integritas institusi negara.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan aparat.
“Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Mugiyanto.
Ia juga menekankan bahwa prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Menurutnya, mekanisme peradilan militer memiliki perangkat yang cukup untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh anggota aparat, selama dijalankan dengan pengawasan yang baik.
