KALABAHI, WARTAALOR.COM – Wakil Bupati (Wabup) Alor, Rocky Winaryo tidak menafikan ketika ditanya wartawan mengenai adanya pemeriksaan Irda terhadap Kepala BKPSDM Alor, Yerike Djobo. Yerike diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN, dimana yang bersangkutan melakukan kebohongan-kebohongan dalam seleksi Sekda baru-baru.
Dalam keterangan persnya, disela-sela Open House Imlek, Selasa, (17/2/2026), Wabup Rocky Winaryo mengaku belum mengetahui hasil pemeriksaan terhadap Yerike.
“Masih dalam pemeriksaan, hasilnya belum ada,” ujarnya kepada wartawan.
Untuk diketahui bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Yerike Djobo disebut, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs, S.H baru-baru ini. Sulaiman Singhs marah karena tidak ada transparansi dalam seleksi Sekda.
Menurut Sulaiman, setelah pengumuman tiga besar hasil seleksi administrasi Calon Sekda, maka selanjutnya tiga nama tersebut harusnya dikirim semuanya ke Mendagri melalui Gubernur NTT untuk diputuskan. Namun hal ini tidak dilakukan. Pihak Pansel diduga justru hanya mengirimkan satu nama saja, sehingga ada protes keras dari masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, polemik proses seleksi Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kian memanas. Perwakilan masyarakat dari empat kecamatan yakni Kecamatan Mataru, Alor Tengah Utara, Abad, dan Abad Selatan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Rabu (4/2/2026), guna menyampaikan protes atas proses seleksi yang dinilai tidak transparan.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Alor. Massa yang dipimpin tokoh muda Alor, Osias Alomau, menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait ketidakjelasan pengumuman hasil seleksi Sekda yang hingga kini belum dipublikasikan.
Menurut Osias, proses seleksi jabatan strategis sebagai pimpinan tertinggi birokrasi daerah semestinya dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Ia menilai, keterlambatan pengumuman hasil seleksi menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.
“Kami meminta Komisi I DPRD segera memanggil BKPSDM Kabupaten Alor untuk menjelaskan secara terbuka perkembangan proses seleksi. Jabatan Sekda adalah posisi strategis yang menyangkut tata kelola pemerintahan daerah, sehingga tidak boleh ada kesan ditutup-tutupi,” tegas Osias dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh masyarakat, terdapat delapan kandidat yang telah mengikuti tahapan seleksi. Dari jumlah tersebut, seharusnya tiga nama dengan nilai tertinggi sudah diumumkan kepada publik pada Selasa (3/2/2026). Namun hingga Rabu siang, pengumuman tersebut belum juga dilakukan.
Kedatangan masyarakat diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Alor, di antaranya Ketua Komisi I Sulaiman Singhs, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gunawan Balla, Sekretaris Komisi I Abdul Rajab Leki, serta anggota Komisi I Yohanis Atamai.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Alor, Sulaiman Singhs, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. DPRD, kata dia, memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya proses administrasi pemerintahan, termasuk seleksi jabatan strategis daerah.
“Kami tidak akan tinggal diam. Komisi I DPRD Kabupaten Alor akan segera memanggil BKPSDM untuk memberikan klarifikasi terkait keterlambatan pengumuman hasil seleksi serta memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sulaiman.
Ia menambahkan, pihaknya memberikan waktu kepada BKPSDM Kabupaten Alor selama 1 x 24 jam untuk memberikan penjelasan resmi kepada DPRD maupun masyarakat.
Menurutnya, transparansi dalam proses seleksi pejabat daerah merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM Kabupaten Alor belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pengumuman hasil seleksi Sekda.
Ketidakjelasan tersebut kini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Publik menaruh harapan agar pemerintah daerah melalui BKPSDM dapat segera memberikan penjelasan terbuka guna meredam polemik yang berkembang. ***(joka)
