KALABAHI, WARTAALOR.COM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan visi besar Pemerintah Kabupaten Alor melalui program prioritas Tripalawa (Pertanian, Kelautan, dan Pariwisata) sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak signifikan terhadap postur APBD Alor, Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah daerah agar tetap fokus, inovatif, dan tidak menjalankan program sebatas rutinitas administratif.
Anggota DPRD Alor dari Fraksi Partai NasDem, Joni Tulimau, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Tripalawa merupakan agenda strategis yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang terdampak efisiensi anggaran pusat sebesar Rp145 miliar menuntut adanya terobosan dan kreativitas dari pimpinan daerah.
“Keberhasilan Tripalawa adalah harga mati. Di tengah pemotongan anggaran ini, dibutuhkan gagasan dan langkah inovatif dari Bupati agar program prioritas benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi slogan tanpa implementasi yang terukur,” ujar Joni saat ditemui di Kantor DPRD Alor, belum lama ini.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran tersebut berimplikasi langsung pada ruang fiskal daerah sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi NasDem mendorong 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD untuk bekerja lebih maksimal dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan guna menutup celah defisit akibat efisiensi anggaran.
Selain optimalisasi PAD, Joni juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola data di setiap OPD. Menurutnya, akurasi dan pembaruan database menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas perencanaan program.
“Data yang tidak akurat atau sudah usang akan menghambat pelayanan dan perumusan kebijakan. Setiap OPD harus memastikan basis datanya valid dan terintegrasi agar program benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Alor tersebut turut menyinggung aspek tata kelola sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Ia meminta Bupati, Wakil Bupati, serta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dalam penempatan pejabat pada posisi strategis.
Fraksi NasDem secara tegas menolak praktik politik balas budi dalam pengisian jabatan struktural. Penempatan pejabat, menurut Joni, harus didasarkan pada kompetensi, integritas, serta kemampuan manajerial, bukan pada kedekatan personal maupun relasi politik.
“Stop politik balas budi. Jabatan adalah amanah publik, bukan hadiah. Khusus untuk posisi Camat, harus ditempatkan figur yang memahami karakter wilayah, mampu bersinergi dengan kepala desa, serta menjalin koordinasi efektif dengan pimpinan OPD,” katanya.
Menutup pernyataannya, Joni juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas roda pemerintahan di tengah kondisi kesehatan Bupati Alor yang saat ini tengah menjalani masa pemulihan. Ia menilai, kesinambungan kepemimpinan harus dijaga agar tidak terjadi kekosongan instruksi yang berpotensi menghambat pelaksanaan program daerah.
“Jika Bupati masih dalam masa pemulihan, sebaiknya kewenangan didelegasikan secara tegas kepada Wakil Bupati. Pemerintahan tidak boleh berjalan setengah hati. Program daerah harus tetap bergerak cepat dan terarah demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Fraksi Partai NasDem menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan setiap program prioritas daerah, khususnya Tripalawa, benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. ***(joka)
