Oleh: Arya Pratama
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Program elektrifikasi nasional menjadi salah satu prioritas utama karena listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menjadi penopang aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Dengan semangat menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah menikmati aliran listrik paling lambat pada 2029.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp520 miliar untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selain itu, pembangunan infrastruktur listrik desa juga diusulkan memperoleh anggaran sekitar Rp9,75 triliun sebagai bentuk keseriusan pemerintah mempercepat pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Bahlil Lahadalia, arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di desa maupun dusun terpencil, dapat menikmati layanan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai dengan dukungan DPR serta seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses listrik dapat segera menikmati manfaat pembangunan nasional.
Meski capaian rasio elektrifikasi nasional terus meningkat, tantangan di lapangan masih cukup besar. Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat lebih dari 10 ribu titik yang belum menikmati aliran listrik, terdiri atas sekitar 5.700 desa dan sekitar 4.400 dusun. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena pemerataan pembangunan tidak akan tercapai apabila masih terdapat wilayah yang belum memperoleh layanan dasar berupa energi listrik.
